BAB
I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Gejolak
kehidupan bernegara dewasa ini masih menyelimuti gemuruhnya suasana demokrasi
untuk menentukan siapa sebagai calon pemimpin bangsa, dimana masyarakat
menengah ke bawah terpengaruh adanya kenaikan harga bahan pangan yang kian
melambung, pengaruh terhadap masyarakat di kalangan petani didorong oleh
merebaknya isu positif dikalangan usahawan yang mendorong perekonomian sehingga
pergolakan politik tidak menimbulkan kekerasan sehingga pengaruhnya terhadap
masyarakat dapat memikat investasi local maupun asing untuk menanamkan
modalnya.
Sebagai
alat pemicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kesatuan visi dan misi suatu
bangsa dimasa kini dan masa yang akan datang, perlu diciptakan, untuk itu
diperlukan adanya strategi kebijakan dalam pembangunan perekonomian secara
nasional jangka pendek hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian
jangka panjang.
Disisi
lain dalam kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah kehidupan yang sangat
mempriatinkan dengan munculnya kehidupan anak jalanan yang berkeliaran di
persimpangan jalan, keramaian lalulintas yang tidak memperhatikan keselamatan
dirinya, bila dikaitkan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan tentang
Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Pasal 37. pasal 39 ayat 4, Pasal 43
ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
Perbedaan
yang sangat menonjol pembangunan secara fisik tidak diimbangi dengan
pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan
didalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan di lintas sektoral perlu
ditingkatkan guna mengangkat citra bangsa didunia Internasional bahwa
kebangkitan suatu bangsa ditandai dengan pedulinya masyarakat terhadap kehidupan
anak jalanan yang kian hari makin bertambah.
B. Perumusan Masalah
Keinginan
anda untuk bisa memiliki momongan anak adalah keinginan yang sangat wajar dan
manusiawi. Bahkan sebagian di antara para nabi yang merupakan utusan Allah juga
sangat mendambakan anak. Lihatlah misalnya nabi Zakaria yang hingga rambutnya
beruban semua, tapi belum dikaruniai anak.
Namun
satu hal yang patut dicatat adalah beliau tidak pernah lelah berdoa dan meminta
kepada Allah SWT. Bahkan tidak pernah lewat malam atau punsiang kecuali
diisinya dengan meminta kepada Allah SWT.
ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي
ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي
وَيَرِثُ
مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
(Yang
dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya,
Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia
berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah
ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya
Tuhanku.Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang
isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau
seorang putra,yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub;
dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai." (QS. Maryam: 2-6).
Maka
sesuai dengan ayat ini, teruslah meminta, jangan pernah putus asa, apalagi
marah kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT suatu saat mengabulkan doa anda.
Tentunya harus juga diiringi dengan usaha yang serius dan sesuai syariah.
Berdasarkan
latar belakang yang telah dikemukakan, dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28
UUD 1945 yang sudah di amandemen menjelaskan bahwa:
Bunyi
pasal 26 ayat (1) sebagai berikut: Yang menjadi warganegara ialah orang–orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga negara.
Bila
dikaitkan dengan Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 dengan dihadapkan pada kondisi anak
jalan itu sendiri uraian sebagai berikut :
1.
Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
2.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Menurut
Hukum adat tentang anak angkat korelasinya dengan anak jalanan yang perlu
diadopsi dan di jadikan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini
sebagai berikut:
Sejauhmana substansi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Pasal 37. pasal 39 ayat 4 Pasal 43 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bila dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak jalanan. Lebih Jauh pantauan terhadap Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 Pasal 56 ayat 2, pasal 57 ayat 2 dan ayat 3. kompensasinya terhadap perlindungan anak janan.
Sejauhmana substansi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Pasal 37. pasal 39 ayat 4 Pasal 43 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bila dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak jalanan. Lebih Jauh pantauan terhadap Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 Pasal 56 ayat 2, pasal 57 ayat 2 dan ayat 3. kompensasinya terhadap perlindungan anak janan.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Hukum
Adopsi Anak
Tidak
mengapa bila selama masa penantian dan berdoa itu, anda berniat untuk
memelihara anak orang lain. Istilah yang tepat bukan adopsi melainkan hadhanah.
Artinya adalah mengasuh atau memelihara.
Hadhanah ini berbeda dengan adopsi. Sebab dalam proses adopsi yang legal itu sampai mengubah nasab anak tersebut di dalam dokumennya. Padahal anak itu punya nasab sendiri, dia punya ayah dan ibu yang sah, tetapi kemudian secara legal hukum diubah sedemikian rupa menjadi anak anda.
Hadhanah ini berbeda dengan adopsi. Sebab dalam proses adopsi yang legal itu sampai mengubah nasab anak tersebut di dalam dokumennya. Padahal anak itu punya nasab sendiri, dia punya ayah dan ibu yang sah, tetapi kemudian secara legal hukum diubah sedemikian rupa menjadi anak anda.
Bahkan
dalam implemantasinya, anak itu seharinya-hari dibohongi seumur hidup dengan
mengatakan bahwa diri anda adalah ayahnya. Bahkan menyapa anda dengan panggilan
khas seorang anak kepada ayahnya.
Maka
adopsi yang seperti ini tegas diharamkan dalam syariah Islam. Di antara
dalilnya adalah firman Allah SWT:
Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab: 5).
Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab: 5).
Dalam
ayat di atas kita dilarang untuk memanggil seseorang dengan nama ayah yang
bukan ayah kandungnya. Seperti nama orang tua angkat. Dan penisbahan nasab
seseorang kepada yang bukan haknya hanya akan melahirkan kerancuan dalam hukum
Islam.
Untuk
itu bila anda ingin memelihara anak orang lain, pastikan anda tidak mengubah
nasabnya, juga tidak membohonginya dengan mengatakan bahwa anda adalah ayahnya.
Tidak mengapa sejak awal anak itu tahu bahwa anda bukan ayahnya. Sebab yang
menjadi inti masalah bukan status, tetapi bagaimana sikap dan perlakuan anda
kepadanya. Sebab memang hal itulah yang secara langsung anak itu rasakan.
Untuk
apa anda berbohong mengatakan bahwa anda adalah ayah kandungnya, sementara anda
justru tidak pernah punya waktu untuk menemaninya bermain, belajar dan mengisi
hari-hari?
Menurut Hukum Islam Adopsi dalam undang-undang kesejateraan anak diatur menurut Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bahwa masalah adopsi di undang-undang kesejateraan anak ditiadakan karena bertentangan dengan hukum islam dalam Al Quran surah Al Ahzab ayat 4 dan 5 menjelaskan sebagai berikut:
Menurut Hukum Islam Adopsi dalam undang-undang kesejateraan anak diatur menurut Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bahwa masalah adopsi di undang-undang kesejateraan anak ditiadakan karena bertentangan dengan hukum islam dalam Al Quran surah Al Ahzab ayat 4 dan 5 menjelaskan sebagai berikut:
“dan
dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, panggil
anak–anak angkatmu dengan panggilan nama orang tuanya.” Kajian menurut hukum
Islam, adopsi mempunyai pengertian memberlakukan anak angkat hanya sebagai rasa
cinta dengan memberikan makan ataupun memberi sesuai kebutuhan yang bukan
memberlakukan sebagai anak nasabnya sendiri, hukumnya mubah dan memperbolehkan
pengangatan anak itu sendiri.
Dalam
prespektif HAM adopsi merupakan jalan terbaik guna menanggulangi dan mengurangi
beban penderitaan masyarakat miskin maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri
karena anak-anak merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus dan merupakan
potensi sumberdaya insani bagi pembangunan nasional jangka pendek maupun jangka
panjang.
Untuk
itu perlunya pembinaan dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang
terlantar di jalanan, dalam pendidikan kurang mendapatkan semestinya di usia
belajar. Kondisi ini merupakan tugas kewenangan kita bersama sebagai
kepanjangan tangan dari tugas negara untuk mengayomi khususnya pemerintah dan
kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli atas kehadiran anak-anak tersebut
untuk mengenyam pendidikan.
Kalau
di negeri Jepang masalah adopsi adalah ajaran yang diperoleh dari negeri cina
karena bertujuan politik. Anak angkat dalam pewarisan memegang peranan penting,
sedang dalam ajaran agamanya tidak mengatur tentang urusan adopsi. Akan tetapi
di masyarakat smith, mengenai adopsi dijelaskan dengan mempergunakan kitab
undang-undang besar babylonia tidak mengenal adanya adopsi, seandanya mereka
mengadopsi anak karena tidak mempunyai keturunan maka anak tersebut untuk
merawat dihari tuanya atau untuk menerima warisan. Akan tetapi bila dihubungkan
kejadian di Indonesia yang terdiri dari multi etnis maka adopsi itu tidak
begitu banya perbedaan seperti diuraikan diatas.
B. Pihak yang dapat mengajukan adopsi
a.
Pasangan Suami Istri
Ketentuan
mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun
1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan
permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI
No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan
Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua
angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak,
sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi
calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
b. Orang tua tunggal
1. Staatblaad 1917 No. 129
Staatblaad
ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain
memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi
yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang
suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak
menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.
Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.
Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.
2.
Surat
Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983
Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak
antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang
langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private
adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang
warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum
menikah (single parent adoption). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda
memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini
sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.
3.
Tata cara mengadopsi
Surat
Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak
menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan
pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan
diangkat itu berada.
Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat .
Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat .
a.
Masalah Doa Anak
Allah
SWT tidak pernah menyia-nyiakan jasa seseorang kepada orang lain. Meski tidak
ada hubungan darah, tapi anak orang lain yang pernah kita asuh dan kita didik
dengan baik, akan memberikan pahala kepada kita. Bahkan ketika anda menyewa
seorang baby sitter, jangan dikira dia hanya sekedar mendapat upah dari ada di
dunia ini.
Ketahuilah
bahwa baby sitter itu pun tetap akan mendapat pahala atas jasa baiknya dalam
mengasuh anak majikannya, selama anak itu berbuat baik dalam hidupnya kemudian.
Karena atas jasa baby sitter itulah anak itu bisa tumbuh, berkembang dan
berguna buat sesama.
Begitu
juga dengan jasa anda pada anak itu, selama dia berdoa untuk anda, maka di alam
barzakh anda akan mendapat kebaikan dari doanya. Kalau anak itu punya ilmu dan
bermanfaat buat orang, maka anda pun kecipratan kebaikan dari ilmunya.
Pendeknya, semua jasa anda kepada anak itu tetap akan diperhitungkan Allah SWT.
Doa
itu tidak dibatasi hanya antara ayah dan anak saja. Siapa pun orang yang masih
hidup boleh mendoakan orang yang sudah wafat, kenal atau tidak kenal, saudara
atau bukan saudara. Bukankah syariah menyusnnahkan kita melakukan shalat
jenazah? Dan bukankah intisari shalat jenazah itu mendoakan jenazah itu?
Bukankah kita dianjurkan mendoakan ahli kubur ketika melewati kuburan?
Kalau doa dari selain anak itu tidak sampai, apa guna shalat jenazah dan anjuran berdoa ketika melewati kubur?
Kalau doa dari selain anak itu tidak sampai, apa guna shalat jenazah dan anjuran berdoa ketika melewati kubur?
b.
Kajian
Menurut Islam
Kajian
menurut hukum Islam, adopsi mempunyai pengertian memberlakukan anak angkat
hanya sebagai rasa cinta dengan memberikan makan ataupun memberi sesuai
kebutuhan yang bukan memberlakukan sebagai anak nasabnya sendiri, hukumnya
mubah dan memperbolehkan pengangatan anak itu sendiri.
Dalam prespektif HAM adopsi merupakan jalan terbaik guna menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan masyarakat miskin maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri karena anak-anak merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus dan merupakan potensi sumberdaya insani bagi pembangunan nasional jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk itu perlunya pembinaan dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang terlantar di jalanan, dalam pendidikan kurang mendapatkan semestinya di usia belajar. Kondisi ini merupakan tugas kewenangan kita bersama sebagai kepanjangan tangan dari tugas negara untuk mengayomi khususnya pemerintah dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli atas kehadiran anak-anak tersebut untuk mengenyam pendidikan.
Menurut hukum adat, pengaturan adopsi pada masyarakat primitif maupun masyarakat maju, kekuatiran pada orang tua terhadap anak-anak kecilnya karena banyaknya kejadian kasus pencurian anak untuk dijual ke luar negeri. Dalam hal pengangkatan anak banyak ragam dan bervariasi dalam hal pengangkatan anak diperlukan dengan mempergunakan upacara.
Pasal yang penting dalam memberlakukan sistim hukum di Indonesia yaitu pasal 131 IS dan 163 IS, pada pasal 131 IS ayat 2 sub a yang merupakan dasar BW, dengan beberapa penyesuaian dengan keadaan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Azaz yang dikenal dalam pasal 131 ini bisa disebut azaz Konkordansi/Concordantie Beginsel yang dapat diartikan :
“Terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya, ialah hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.”
Dalam prespektif HAM adopsi merupakan jalan terbaik guna menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan masyarakat miskin maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri karena anak-anak merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus dan merupakan potensi sumberdaya insani bagi pembangunan nasional jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk itu perlunya pembinaan dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang terlantar di jalanan, dalam pendidikan kurang mendapatkan semestinya di usia belajar. Kondisi ini merupakan tugas kewenangan kita bersama sebagai kepanjangan tangan dari tugas negara untuk mengayomi khususnya pemerintah dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli atas kehadiran anak-anak tersebut untuk mengenyam pendidikan.
Menurut hukum adat, pengaturan adopsi pada masyarakat primitif maupun masyarakat maju, kekuatiran pada orang tua terhadap anak-anak kecilnya karena banyaknya kejadian kasus pencurian anak untuk dijual ke luar negeri. Dalam hal pengangkatan anak banyak ragam dan bervariasi dalam hal pengangkatan anak diperlukan dengan mempergunakan upacara.
Pasal yang penting dalam memberlakukan sistim hukum di Indonesia yaitu pasal 131 IS dan 163 IS, pada pasal 131 IS ayat 2 sub a yang merupakan dasar BW, dengan beberapa penyesuaian dengan keadaan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Azaz yang dikenal dalam pasal 131 ini bisa disebut azaz Konkordansi/Concordantie Beginsel yang dapat diartikan :
“Terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya, ialah hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.”
c.
Adopsi
merupakan Solusi Bagi Anak Jalanan
Untuk
mewujudkan dan mengurangi jumlah anak yang bergerak di jalanan untuk mencari
kebutuhan hidup sehari-harinya, dan anak-anak itu adalah bagian dari kelompok
masyarakat Indonesia yang perlu uluran tangan dan peduli terutama masyarakat
yang mampu dimana harta kekayaannya untuk disimpan di berbagai bank di dunia
alangkah luhur budi pekertinya bila kita sebagai bangsa Indonesia yang mampu
dan berbagai ragam suku, agama, dan sistim hukum yang berbeda akan tetapi dalam
hal adopsi bukan merupakan hambatan bagi masyarakat majemuk.
Bila semua golongan masyarakat yang mampu memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas anak serta memberikan ataupun santunan berupa biaya pendidikkan atau sarana penampungan bagi anak jalanan sebagai wujud kepedulian kita terhadap anak jalanan itu sendiri, bila hal ini dapat dilakukan disetiap kota dan rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat miskin, tentu anak jalanan lambat laun akan sirna dan lebih senang tinggal bersama orang tuanya atau inggal ditempat-tempat penampungan untuk belajar lebih giat lagi. Bila hal ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dari angan-angan maka tindakan ini merupakan solusi pengadopsian anak jalanan.
Bila semua golongan masyarakat yang mampu memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas anak serta memberikan ataupun santunan berupa biaya pendidikkan atau sarana penampungan bagi anak jalanan sebagai wujud kepedulian kita terhadap anak jalanan itu sendiri, bila hal ini dapat dilakukan disetiap kota dan rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat miskin, tentu anak jalanan lambat laun akan sirna dan lebih senang tinggal bersama orang tuanya atau inggal ditempat-tempat penampungan untuk belajar lebih giat lagi. Bila hal ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dari angan-angan maka tindakan ini merupakan solusi pengadopsian anak jalanan.
BAB
III
PENUTUP
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Menurut
Hukum Islam dalam mengambil kesimpulan dalam masalah adopsi ini, Maka adopsi
yang seperti ini tegas diharamkan dalam syariah Islam. Di antara dalilnya
adalah firman Allah SWT:
Panggilah
mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah,
dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab: 5).
Dalam ayat di atas kita dilarang untuk memanggil seseorang dengan nama ayah yang bukan ayah kandungnya. Seperti nama orang tua angkat. Dan penisbahan nasab seseorang kepada yang bukan haknya hanya akan melahirkan kerancuan dalam hukum Islam.
Dalam ayat di atas kita dilarang untuk memanggil seseorang dengan nama ayah yang bukan ayah kandungnya. Seperti nama orang tua angkat. Dan penisbahan nasab seseorang kepada yang bukan haknya hanya akan melahirkan kerancuan dalam hukum Islam.
B.
Saran-saran.
Mengingat
sedikitnya waktu untuk menulis makalah ini, penulis menyadari bahwa makalah
tentang adopsi anak terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi, dan
bagi masyarakat yang mampu agar dengan hati lapang bersedia untuk menjadi ayah
angkat (ayah asuh) dari anak-anakyang akan diadopsi, kiranya pembaca berkenan memberikan
saran dan bantuannya bagi kesempurnaan makah ini. Untuk itu kiranya perlu
adanya saran-saran dan bantuan serta permakluman dari pembaca makalah ini.
DAFTAR
PUSTAKA
Depdiknas. (2007). Pedoman
Penilaian Hasil Belajar. Jakarta: Dirjen Manajemen Dikdasmen, Dirpom Tk
dan SD, BNSP.
Haryanto,
(2003). Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
Hollands Roy, (1983). Kamus
Matematika Departement of Mathematics Dundee Colloge of Education.
Jakarta: Erlangga
Rahmat, et al. (2006). Belajar
Matematika dengan Orientasi Penemuan dan Pemecahan Masalah. Bandung:
Sarana Pancakarya.
Ruseffendi. (1992). Pendidikan
Matematika 3. Jakarta: Depdikbud
Sinaga, M. et al. (2006). Terampil
Berhitung Matematika untuk SD Kelas IV. Jakarta: Erlangga
|
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji
syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan
karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini yang
berjudul: “hukum islam tentang mengadopsi anak” pada mata pelajaran “Bahasa
Indonesia”.
Penulis menyadari bahwa
didalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa
dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini
penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa
dalam proses penulisan makalah ini masih dari jauh dari kesempurnaan baik
materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan
segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan
baik dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka
menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap
semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca umumnya dan khususnya
bagi penulis.
Menes, 28 Februari 2012
Penulis
|
HUKUM ISLAM
Tentang
MENGADOPSI ANAK
Diajukan
Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas ujian akhir nasional
Mata
Pelajaran “Bahasa Indonesia”
![]() |
Disusun
Oleh :
Nama
: TRISNA
Kelas : XII-E IPA
MADRASAH ALIYAH MALNU
PUSAT MENES
|
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar belakang..................................................................................... 1
B.
Perumusan masalah............................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
A.
Hukum adopsi anak ............................................................................. 4
B.
Pihak yang dapat mengajukan
adopsi ................................................. 5
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan .......................................................................................... 10
B.
Saran..................................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA
|

Tiada ulasan:
Catat Ulasan